Diduga Mark-up Anggaran, Pengadaan Bak Air 1.200 L. Desa Alesipitto Disorot Publik

oleh

PANGKEP, PETIRNEWS.COM – Berdasar dari hasil pantauan dan investigasi petir news.com di lapangan, telah ditemukan pengadaan bak air yang berkapasitas 1.200 L. Anggaran Dana Desa tahap 1 tahun 2018, di mana Masyarakat Desa Alesipitto menjadi perbincangan publik.

Hal itu jadi perbincang dan jadi sorotan publik, karena bak air yang disimpan di salah satu kebun milik seorang pengusaha, sudah hampir 2 bulan dan belum di bagikan, oleh PLT Desa Alesipitto Kec. Ma’rang Kab. Pangkep Sulsel, A. Tasir.

loading…

Padahal bak itu seharusnya sudah di bagikan sesuai dasar hukum untuk apa bak tersebut dan siapakah penerimax dalam daftar, bukan disimpan dengan terkesan di sembunyikan.

Menurut salah satuh warga yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan, bahwa Desa Alesipitto, adalah Desa yang tidak kekurangan air, dimana Desa tersebut, sudah ada perogram pansimas dan airnya lancar di tambah setiap rumah ada sumur dan airnya layak untuk di minum.

Pengadaan bak air ini, di duga ada unsur politik dan mencari keuntungan, dimana bila di lihat belanja pengadaan barang setiap Desa terutama bak air yang berkapasitas 1.200 Liter, sangat jauh selisihnya, dari harga toko.

Padahal dalam aturan penggunaan dana desa dalam perogram, bukan mencari keuntungan karna bukanlah peroyek, melainkan perogram untuk mensejahterakan masyarakat. Ini malah sebaliknya, sehingga diduga pengadaan bak air tersebut, ada mark up.

Seiring dengan adanya indikasi penyimpangan yang disinyalir dilakukan oleh Plt. Desa Alesipitto, maka diharapkan aparat penegak hukum, agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan di setiap Desa, di kabupaten Pangkep.

Untuk mengecek pengadaan barang berupa bak air 1.200 L, dan membandingkan dengan harga di toko, terutama Desa Alesipitto yang di duga dijadikan lahan bisnis, sehingga disorot mark up anggaran.

Selain itu, juga Plt. Desa Alesipitto, A. Tasir diduga melabrak UU No. 16 thn 2014, Tentang pengadaan barang dan jasa atau menggar pasal 51 sebagaimana diamanatkan, perangkat desa dilarang membuat keputusan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga dan atau golongan tertentu.

Sehingga pengadaan barang dan jasa, adalah swakolola yang selayaknya, diberikan kepada masyarakat yang ada di desa setempat, dan bukan perangkat desa.

(An).

Loading...