Petirnews.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah memeriksa 14 perusahaan terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran, hingga beras oplosan.
“Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Menindaklanjuti temuan ini, Zulhas merinci tiga langkah tegas yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi masalah beras oplosan yang meresahkan masyarakat.
Tiga Strategi Pemerintah Atasi Beras Oplosan
- Sanksi Tegas bagi Pelaku Penipuan: Pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti mengoplos atau menipu masyarakat dengan menjual beras di bawah standar. Zulhas menegaskan bahwa Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Satgas Pangan siap menindak tegas.
“Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas. Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” tegasnya. - Penurunan Harga Sesuai Kualitas: Beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan tidak akan ditarik dari peredaran. Namun, produsen wajib menurunkan harga beras sesuai kualitas aslinya. Ini juga menjadi efek jera agar produsen tidak membohongi masyarakat.
“Enggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” jelasnya. - Penghapusan Kategori Premium dan Medium: Ke depan, pemerintah akan menghapus kategori kualitas beras, yaitu premium dan medium. Nantinya, hanya akan ada satu jenis beras saja, dengan harga dan kualitas yang tetap diatur dalam satu aturan.
“Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya.
Keputusan ini diambil menyusul banyaknya permasalahan beras, terutama praktik penggantian kemasan beras yang tidak sesuai dengan labelnya.
Zulhas menegaskan bahwa program beras adalah program prioritas utama Presiden Prabowo dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Oleh karena itu tidak ada yang boleh bermain-main di sini, apalagi mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingannya sendiri,” tegas Zulhas.(*)
