Petirnews.Bulukumba – Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, kini berada di ambang kehancuran. Area yang seharusnya menjadi paru-paru hijau ini kian rusak parah, bahkan lebih menyerupai perkebunan rakyat. Kerusakan ini terus berlangsung tanpa tindakan nyata dari pemerintah setempat, menimbulkan kesan adanya pembiaran.
Ketua BINPRO DPD LIDIK PRO Bulukumba, Andis, mengkritik keras Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bulukumba yang dinilainya tidak berani mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan Tahura.
“Kita semua bisa melihat sendiri, hutan sudah rata. Bahkan bangunan permanen berdiri bebas di kawasan konservasi ini. Pertanyaannya, di mana DLHK? Mengapa tidak ada tindakan nyata?” tegas Andis, Senin (20/1/2025).
Menurut Andis, pembiaran ini telah memicu perebutan lahan yang semakin memanas di masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik serius.
“Jangan menunggu ada korban jiwa baru pemerintah bertindak. Situasi ini harus segera diatasi,” tambahnya.
Andis juga meminta Bupati Bulukumba untuk mengevaluasi kinerja DLHK, mendesak instansi tersebut untuk lebih aktif memantau dan menangani pelanggaran di kawasan Tahura.
“DLHK harus tegas menindak pelanggaran atau, jika perlu, keberanian mereka dalam menjalankan tugas ini dipertanyakan,” tutupnya dengan nada penuh keprihatinan.
Kondisi ini menjadi peringatan serius akan pentingnya perlindungan kawasan konservasi. Jika terus dibiarkan, kerusakan Tahura Bontobahari akan membawa dampak buruk tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas sosial masyarakat setempat.
