PETIRNEWS.BULUKUMBA — Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja melaksanakan mediasi antara pihak Perusahaan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Regional Sulawesi Cabang Bulukumba, dengan pihak Karyawan/Buruh. Berlangsung di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Bulukumba, Selasa (11/2/2025).
Mediasi itu dilakukan, dengan adanya aduan Karyawan/Kuasa Hukum kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Bulukumba, karena Karyawan tersebut korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
Kuasa Hukum BC Karyawan BFI Bulukumba korban PHK sepihak, Basri Lampe menyampaikan bahwa pihak perusahaan tidak boleh serta-merta melakukan PHK tanpa dasar yang jelas. Karena sangat jelas dalam UU No. 6 2023 Tentang Ciptaker dan PP No. 35 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istrahat, dan PHK. Bahwa jika perusahaan menganggap Karyawan/buruh melanggar maka wajib memberikan Surat Peringatan (SP) pertama sampai ke tiga.
“Sementara apa yang dialami klien kami ini, yang langsung saja disuruh berhenti secara lisan/Wa telpon baru dikirimkan format pengunduran diri adalah nyata pihak perusahaan mau melakukan PHK sepihak. Kami tetap menghormati namanya PHK namun harus sesuai ketentuan yang berlaku, jika Karywan/buruh melakukan sebuah pelanggaran maka berikan SP, kalau tanpa SP pihak perusahaan harus memberikan surat tertulis kepada Buruh paling lambat 14 hari sebelum di PHK,” jelas Basri Lampe.
“Kemudian jika pihak perusahaan menganggap Karyawan mengundurkan diri, maka surat diberikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum pengunduran diri, sesuai surat yang dikirimkan kepada klien kami isinya berupa pengunduran diri itu. Tapi faktanya klien kami bukan mengundurkan diri tapi hanya disuruh berhenti secara lisan, dan klien kami tidak mau mengisi surat tersebut. Jadi sampai saat ini belum ada surat tertulis oleh perusahaan kepada klien kami soal PHK, maka kami anggap perusahaan ini adalah rencana PHK sepihak, dan PHK sepihak tidak dibenarkan oleh UU,” tambahnya.
Sementara itu, Abd. Gafur selaku Mediator dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja menyampaikan bahwa diwajibkan semua perusahaan melaporkan data/status Karyawan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja. Karena sampai saat ini data Karywan yang saat ini di PHK dan menuntut haknya belum didaftarkan di kantor.
“Sebenarnya pihak perusahaan diwajibkan melaporkan data/status Karyawan di kantor kami Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja. Karena seperti ini Karywan BFI Bulukumba mengalami PHK, kami sudah cek datanya tapi tidak ada,” ujar Gafur dalam mediasi itu sesuai disampaikan Basri kepada awak media usai mediasi.
Diketahui, dalam mediasi tersebut belum mendapatkan kesepakatan antara pihak Karyawan dengan pihak perusahaan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Regional Sulawesi Cabang Bulukumba dan akan diagendakan mediasi kedua minggu depan.
