Petirnews.Makassar – Lembaga Pemuda Afiliasi dan Toleransi Indonesia (PATI) angkat suara terkait kasus yang menimpa advokat Wawan Nur Rewa, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum atas pernyataannya mengenai kepemilikan tanah AAS Building di Makassar.
Ketua Tim Hukum Lembaga PATI, Muhammad Khairil, SH, SE, MH, mengecam keras pelaporan terhadap Wawan Nur Rewa yang menurutnya merupakan bentuk intervensi, kriminalisasi, dan pembungkaman terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai pembela hak-hak klien.
“Pelaporan ini adalah bentuk nyata dari intervensi terhadap profesi kami. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi persoalan integritas dan kemerdekaan advokat. Wawan sedang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum yang sah, bukan sedang melakukan tindak pidana,” tegas Khairil, Senin (19/5/2025).
Kasus ini bermula dari pernyataan Wawan yang menyebut bahwa tanah tempat berdirinya AAS Building adalah milik sah kliennya, yang merupakan ahli waris sebenarnya.
Wawan bahkan menyatakan bahwa pengalihan aset kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (AAS), disinyalir dilakukan secara ilegal oleh pihak yang patut diduga disebut sebagai “ahli waris bodong”.
Atas pernyataan itu, Wawan justru dilaporkan oleh kuasa hukum AAS, dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Wawan pun dipanggil ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa sebagai terlapor.
Khairil menilai langkah pelaporan ini mencederai prinsip hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang kepada setiap advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Ia juga menegaskan bahwa seharusnya setiap persoalan kode etik diselesaikan terlebih dahulu melalui organisasi profesi advokat, bukan langsung dibawa ke ranah pidana.
“Ini adalah delik aduan. Kalau memang merasa dirugikan, yang bersangkutan langsung yang harusnya melapor. Bukan kuasanya. Dan sebelum masuk ke proses hukum, semestinya dilayangkan dulu surat resmi kepada organisasi advokat tempat Wawan bernaung,” tambahnya.
Lebih lanjut, PATI bersama lebih dari 100 advokat lintas asosiasi serta berbagai lembaga bantuan hukum lainnya menyatakan siap mendampingi Wawan dalam menghadapi perkara ini.
PATI menilai kasus ini telah melampaui batas dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, bahkan di mata dunia internasional.
“Kalau ini dibiarkan, maka ke depan setiap advokat bisa dikriminalisasi hanya karena membela kliennya. Kami tak tinggal diam. Jika perlu, kami akan menyampaikan persoalan ini ke Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR RI, bahkan langsung ke Presiden,” pungkas Khairil.
PATI menegaskan bahwa mereka berdiri untuk menjaga marwah profesi advokat dan memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan.
