Petirnews.Bulukumba – Situasi memanas di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ratusan warga bersama Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) memblokir jalan poros provinsi Bulukumba-Makassar, Selasa (08/07/2025), sebagai bentuk protes keras terhadap rencana Pemerintah Daerah yang akan menggusur Pasar Cekkeng. Aksi ini menyebabkan kemacetan parah hingga beberapa kilometer dari dua arah.
Pemblokiran jalan ini bukan sekadar aksi biasa—ini adalah jeritan rakyat yang selama ini dikebiri suaranya. Ironisnya, saat rakyat mendatangi kantor DPRD Bulukumba untuk menyampaikan aspirasi, tak satu pun dari 40 anggota dewan terhormat yang muncul batang hidungnya. Rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi perpanjangan lidah mereka.
“Mereka digaji pakai uang rakyat, menikmati fasilitas negara, tapi ketika rakyat datang, semuanya menghilang seperti pengecut,” teriak Udin Karim dari PATI dalam orasinya.
Suasana makin haru ketika seorang ibu penjual sayur menangis di tengah kerumunan, menggambarkan betapa dalam luka masyarakat kecil yang terus ditekan oleh kebijakan sepihak.
“Kami ini cuma jual sayur, bukan koruptor, bukan pengedar narkoba. Kami bayar retribusi, bayar pajak. Tapi diperlakukan seperti sampah. Kalau memang pemerintah tidak punya hati nurani, lebih baik kami dibunuh saja, Puang!” ucapnya sembari menangis histeris.
Warga menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati A. Muhtar Ali Yusuf sudah kehilangan rasa keadilan dan empati. Kebijakan relokasi pasar dilakukan secara sepihak, tanpa dialog, tanpa memikirkan nasib pedagang yang menggantungkan hidup dari setiap receh di lapak mereka.
“Mereka bikin aturan dari balik meja ber-AC, tapi kami yang hidup di jalan, yang tahu bagaimana susahnya jualan pagi-pagi. Sekarang lapak kami mau dihancurkan begitu saja?!” kata salah satu pedagang muda yang ikut aksi.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya pada proses formal yang seharusnya menjadi sarana demokrasi. Ketika wakil rakyat menghilang, maka jalan raya menjadi podium rakyat untuk bersuara.
Sampai berita ini ditulis, tidak ada satu pun pejabat Pemda Bulukumba atau anggota DPRD yang datang menemui massa. Pemerintah diam seribu bahasa, seolah-olah derita rakyat diduga sengaja bikin menderit.
