Petirnews.Bulukumba, 25 November 2024 – Aktivis Asatu berharap Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba untuk serius mengawal dugaan kerugian negara yang muncul dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2024. Desakan ini muncul seiring dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara.
Menurut Ikar perwakilan Asatu, dugaan kerugian negara dan isu aliran dana fee pada rekanan tersebut harus menjadi perhatian serius untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. “Kami meminta Ketua Partai Gerindra Bulukumba untuk menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengawasan dalam tata kelola pemerintahan,” ujar perwakilan Asatu.
Aktivis tersebut menekankan bahwa DAK seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan, bukan menjadi celah terjadinya penyimpangan. Mereka juga mengingatkan bahwa fungsi partai politik tidak hanya memenangkan pemilu, tetapi juga mengawal kepentingan rakyat di daerah.
Tanggapan dari Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba selaku anggota dewan yang terpilih periode 2024 – 2029 memberikan tanggapan ” Saya berharap jika ada isu atau dugaan seperti itu, yang berkembang di masyarakat,Apalagi yg menyangkut program pemerintah, maka harus segera di konfirmasi kepada instansi terkait, mulai dari penanggung jawab kegiatan, dalam hal OPD nya, atensi dari Inspektorat Daerah, supaya ada kepastian program berjalan sesuai dengan tujuan program tersebut, Kedua kami di DPRD juga akan melakukan penelusuran terhadap isu tersebut, Segera akan kami minta komisi IV untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu yang di maksud. Lembaga Asatu berharap agar isu ini segera diinvestigasi dan langkah-langkah nyata diambil untuk menindaklanjuti dugaan kerugian negara tersebut.
Ikar juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan anggaran pendidikan di daerah guna mencegah potensi penyalahgunaan. “Pengawasan publik adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat,” pungkasnya.
