Petirnews.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan tegas membantah isu yang beredar luas mengenai rencana pemerintah untuk memajaki amplop kondangan.
DJP memastikan tidak ada kebijakan baru yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan.
“Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah, yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan,” ujar Rosmauli dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 23 Juli 2025.
Rosmauli menjelaskan bahwa klarifikasi ini berlaku untuk pemberian uang, baik secara langsung maupun melalui transfer digital. Ia menduga, isu ini muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku.
Meski pajak dapat dikenakan pada kegiatan yang menambah kemampuan ekonomi, termasuk pemberian hadiah atau uang, hal ini tidak berlaku untuk semua kondisi.
“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” tegas Rosmauli.
Ia juga menambahkan, “DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu.”
Kabar mengenai pajak amplop kondangan ini sebelumnya diangkat oleh anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, pada Rabu, 23 Juli 2025, dalam rapat bersama Kementerian BUMN dan Danareksa.
Mufti menyinggung maraknya pajak pada usaha daring dan kemudian menyebutkan isu pajak amplop kondangan.
“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah, ini kan tragis,” kata Mufti dalam rapat tersebut.
Dengan klarifikasi dari DJP ini, diharapkan keresahan di masyarakat terkait isu pajak amplop kondangan dapat mereda.(*)
