Petirnews.Bulukumba – Gelombang protes meledak di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba, Rabu (25/06/2025). Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) turun ke jalan, menuntut ketegasan pemerintah dalam memberantas aktivitas tambang ilegal yang kian merajalela dan merusak lingkungan.
Aksi demonstrasi yang digerakkan langsung oleh Ketua Umum PATI, Agus Salim, menuding DLHK tak becus dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Turun ke lokasi! Jangan cuma duduk enak di kantor ber-AC sementara tambang liar mengoyak tanah rakyat,” teriak Agus Salim dengan nada tajam.
Kemarahan massa tak lepas dari kian maraknya tambang ilegal di sejumlah titik seperti Balong dan Longrong, yang disinyalir beroperasi tanpa izin resmi.
Dampak kerusakan lingkungan mulai dirasakan masyarakat, namun DLHK dinilai tak mampu mengambil tindakan tegas.
Jenderal Lapangan aksi, Baim, bahkan secara langsung mempertanyakan legalitas para penambang.
“Kami minta DLHK buka data! Mana surat izin tambang itu? Jangan-jangan selama ini kalian tutup mata,” kecam Baim di tengah aksi yang memanas.
Situasi mulai mereda setelah massa diundang untuk melakukan audiensi bersama pejabat DLHK. Namun, jawaban yang disampaikan justru menambah kekecewaan.
“Kami sudah sering turun ke lokasi dan meminta alat berat dikeluarkan,” klaim seorang pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
Namun Agus Salim tak tinggal diam. Ia menilai pernyataan itu tidak sesuai kenyataan di lapangan.
“Kalau benar sudah ditertibkan, kenapa tambang masih jalan terus? Fakta di lapangan membuktikan DLHK tidak punya taring,” ujar Agus lantang dalam ruang audiensi.
PATI memperingatkan bahwa ini bukan sekedar aksi simbolik. Jika DLHK tetap tidak mampu dalam penegakan hukum, mereka mengancam akan menyurat ke menterian.
“Ini bukan soal politik, ini soal masa depan lingkungan kita. Kalau DLHK tak sanggup, kami akan seret masalah ini ke Kementerian dan aparat penegak hukum,” tutup Agus.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi DLHK bahwa publik tak lagi bisa ditenangkan dengan janji dan alasan klise. Sorotan kini tertuju ke Bulukumba: akankah tambang ilegal tetap dibiarkan merajalela?
