Petirnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp728,8 miliar untuk tahun 2026.
Angka ini hampir tujuh kali lipat dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pagu awal yang diterima Kemenko Polhukam berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya sebesar Rp126,5 miliar.
Namun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kebutuhan aktual untuk pelaksanaan tugas koordinatif kementerian yang ia pimpin.
“Kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar,” kata Budi dalam forum tersebut.
Alokasi Anggaran untuk Koordinasi Kebijakan dan Dukungan Manajemen
Anggaran yang diajukan terdiri dari dua bagian utama:
- Rp195,3 miliar akan dialokasikan untuk kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan, termasuk urusan politik dalam dan luar negeri, pertahanan, serta keamanan nasional.
- Rp533,5 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, dengan salah satu porsi terbesar, yakni Rp250 miliar, diperuntukkan bagi pembangunan Command Center Politik.
Pentingnya Command Center untuk Monitoring Situasi Strategis
Budi Gunawan menjelaskan urgensi pembangunan Command Center ini. “Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polhukam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional,” jelas Budi.
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan kompleks akibat perubahan global yang dinamis. Command center ini akan menjadi instrumen vital.
“Command center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polkam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi, dan mengoordinasikan lintas kementerian lembaga,” imbuhnya.
Budi juga menegaskan bahwa besaran anggaran yang diajukan tersebut telah melalui perhitungan yang matang. (*)
